KAIMANA, JAGAINDONESIA.COM – Usulan pembentukan Daerah Otonom baru (DOB) di Tanah Papua kembali mengemuka. Kali ini, sejumlah bupati dan para raja adat menyampaikan usulan pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah atau Bomberai Raya secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat kunjungannya ke Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pada Kamis (1/12/2022).
Usulan itu diantaranya disampaikan oleh Ketua Dewan Adat Kaimana Johan Werfete yang dalam audiensi tersebut mengatakan ia mendukung hadirnya provinsi Bomberai Raya. Johan mengatakan, masyarakat adat di wilayah itu ingin maju sebagaimana di wilayah-wilayah lainnya. Ia pun optimistis jika Kaimana dapat menjadi ibu kota provinsi dengan potensi pariwisata alamnya.
“Kami masyarakat adat sangat ingin maju seperti kampung-kampung lain, masyarakat pedalaman sangat ramah dan sangat siap menerima pembangunan, tidak ada tantangan dan hambatan apa pun kalau membangun infrastruktur jalan terutama untuk menghubungkan kampung dengan kampung lain, infrastruktur jalan itu sangat kami butuhkan,” kata Johan Werfete, dikutip dari Antara, Jumat (2/12/2022).
Hal yang sama juga diungkapkan Bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor. Ia menyebut transportasi darat di daerahnya masih banyak menghadapi kendala. Hendrik berharap pembentukan Provinsi Papua Barat Tengah atau Bomberai Raya dapat disetujui dengan membawahi empat kabupaten yaitu Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.
“Transportasi darat sangat susah, terpaksa saya carter pesawat kargo dengan harga Rp 100 juta untuk empat seat saja demi menyampaikan harapan-harapan masyarakat ke Bapak Wapres. Kami sangat berharap bila diperkenankan dan sangat berharap supaya wilayah adat Bomberai dan wilayah adat Bomberai, yaitu Kaimana, Fakfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama bisa disetujui untuk terbentuk menjadi satu provinsi,” kata Hendrik.
Hendrik pun mengatakan, hingga saat ini ada ritual setiap tahun yang dilakukan sehingga ikatan dalam 19 suku Bomberai Raya masih kuat hingga saat ini. Selain itu, dalam pertemuan tersebut Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Raja Kaimana Abdul Hakim Achmad Aituarauw juga meminta berdirinya provinsi baru itu.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) mengatakan usulan ini akan menjadi catatan dan pembahasan pemerintah.
“Masalah adat juga sudah dalam rencana kita. Di Papua ada tujuh wilayah adat, dan di sini ada Bomberai yang saya sudah dengarkan masuk dalam Kitab Negarakertagama Karya Mpu Tantular dan masyarakat Bomberai jadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa,” ucap Wapres.
Selain itu, Wapres juga mencatat Kota Kaimana menjadi bagian penting dalam sejarah NKRI. Kota Kaimana sendiri menjadi saksi sejarah sebagai lokasi pendaratan Operasi Trikora 1962. Ia pun mengucapkan terima kasih atas pengorbanan para raja, tokoh masyarakat, dan semua yang menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini.
Lebih lanjut, untuk periode 2022-2023, Wapres meminta usulan para bupati maupun raja adat demi melengkapi Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041.
“Semua agar disesuaikan dengan keinginan-keinginan daerah dan prioritas di daerah masing-masing, dan paling penting adalah kita bisa satu bahasa, satu tujuan, dan satu keinginan,” tambah Wapres.
“Dalam konteks wilayah adat dirumuskan pembangunan wilayah Bomberai terpadu, sebelum jadi provinsi yang kita tidak tahu kapan jadi provinsi agar desain pembangunan wilayah Bomberai terpadu ini dirumuskan dan diperkuat kerja samanya di Bomberai Raya, baik pariwisata, sentra perikanan, peternakan di jazirah Bomberai maupun sentra perkebunan pala di Kaimana dan Fakfak,” ujarnya. (UWR)
